Dino Setiawan telah bekerja di sejumlah bank besar yang meliputi, manajemen risiko treasury, pinjaman komersial, perbankan investasi, dan baru-baru ini mengepalai pemberi pinjaman tekfin berbasis di Silicon Valley yang menyediakan akses keuangan untuk underbanked AS. Dia membuat blog untuk mendemokratisasikan masalah pinjaman institusional untuk diskusi arus utama. Lagi pula, jika Anda tahu apa yang masuk ke dalam bakso Anda, Anda akan memperbaiki kebiasaan makan Anda. Sama berlaku untuk pinjaman, Anda menjadi peminjam yang lebih sehat.

Saya telah berbicara dengan sejumlah bankir saat mendapatkan dana bank untuk pinjaman kepada mayoritas orang Indonesia yang tidak dapat mengakses kredit bank, serupa dengan pendanaan yang diberikan bank kepada perusahaan multifinance. Dilema bagi bank adalah mereka perlu mempertahankan NPL gros yang rendah (lihat posting saya 3 Mei 2017, yang berarti mereka hanya dapat meminjamkan kepada peminjam teraman. Tapi, mereka tidak dapat mengabaikan populasi unbanked yang jauh lebih besar di mana proses mereka tidak cocok untuk mengelola risiko peminjam tidak membayar kembali.

Beberapa bank memberikan dana kepada multifinance yang kemudian dipinjamkan ke mass market yang tidak dapat dilayani oleh bank itu sendiri. Operasi multifinance lebih baik disesuaikan untuk mengelola risiko peminjam di antara populasi yang tidak memiliki rekening bank. Tetapi seperti halnya perantara mana pun, biaya atau tingkat bunga pinjaman naik saat perusahaan multifinance mengambil potongannya.

Jadi mengapa bank tidak dapat melakukan apa yang dilakukan oleh perusahaan multifinance untuk memberikan lebih banyak akses masyarakat Indonesia ke layanan keuangan bank? Membebankan sedikit lebih banyak untuk pinjaman, dan menggunakan uang itu untuk menerapkan lebih banyak proses manajemen risiko atau menyisihkan uang untuk menutupi kerugian dan melayani lebih banyak populasi yang tidak memiliki rekening bank? Lagi pula, akses ke pinjaman bank yang terjangkau akan membebaskan jutaan orang Indonesia yang saat ini terjebak oleh tengkulak dan penyewa, atau dikenal sebagai rentenir yang mengenakan biaya lebih dari 2.000% secara tahunan.

Baru-baru ini saya menemukan tanggapan menarik dari seorang bankir tentang hambatan ini menuju kemandirian finansial bagi orang Indonesia yang tidak memiliki rekening bank. Ini adalah masalah verifikasi identitas. Tidak ada sistem identitas tunggal yang dapat diandalkan di Indonesia – sampai program KTP-e-KTP yang ditunggu-tunggu diimplementasikan sepenuhnya.

Dengan lingkungan masa lalu yang memungkinkan banyak KTP palsu, filosofi pinjaman untuk meningkatkan biaya pinjaman atau bunga untuk dapat melayani basis peminjam yang lebih berisiko berarti memungkinkan penipuan massal yang meningkatkan biaya pinjaman untuk semua orang, dan jika dibiarkan dapat mengganggu stabilitas sistem perbankan . Jadi filosofi bank hanya meminjamkan kepada peminjam teraman yang berlaku.

Sebentar lagi 72 tahun sejak 17 Agustus 1945, dan kemerdekaan finansial bagi seluruh rakyat Indonesia sudah di depan mata. Kombinasi penetrasi seluler / internet yang tinggi, dengan basis data ID nasional yang terus berkembang, berarti teknologi dapat memainkan peran penting dalam mengurangi risiko peminjam. Lokasi kerja atau rumah peminjam dapat diverifikasi melalui perangkat seluler mereka, identitas peminjam dicocokkan dengan ID nasional mereka melalui selfie, pendapatan peminjam diperkirakan berdasarkan transaksi online yang mereka lakukan. Saya senang menjadi bagian dari upaya fintech di Indonesia dan berharap dapat menyumbangkan karya kami untuk memecahkan teka-teki unbanked di sini.